SEBENTAR LAGI SKTM TIDAK BERLAKU

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Hermanta selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan saat menerima kunjungan kerja komisi 1 DPRD tanggal 14 Januari 2010 lalu. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang selama ini digunakan keluarga miskin ketika berobat ke rumah sakit akan digantikan oleh kartu Jamkemasda (Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah). Kendala yang muncul saat SKTM adalah sulit menetapkan secara pasti berapa jumlah orang miskin yang akan menggunakannya karena pertambahannya sangat dinamis, bahkan ada istilah Sadikin , Sakit sedikit miskin. Jika menggunakan kartu jamkemasda maka akan dapat diketahui berapa dana yang harus dialokasikan karena semua gakin akan tercatat by name dan by address. Untuk kota pasuruan dianggarkan 1,275 M sebagai dana sharing dengan pemerintahan propinsi. Gakin yang telah terdata untuk Jamkesmasda sebanyak 10.213 orang sedang jumlah masyarakat miskin yang terdata untuk program jamkesmas sebanyak 26.139 orang. Jamkesmasda adalah program sharing antara pemerintah propinsi dengan pemkot Pasuruan sedang Jamkesmas adalah program Pemerintah Pusat.
Menanggapi program tersebut, komisi 1 memberikan catatan kritisnya. “Pengumuman data mereka yang mendapat jamkemasda harus benar benar tersosialisasikan di kelurahan, jika memang ada gakin yang belum masuk dan memang layak untuk masuk data maka data yang ada harus segera direvisi “ ungkap Amin Machmud. “ Distribusi kartu jamkesmasda juga harus benar benar sampai dengan baik dan jangan sampai dipolitisasi dan jangan ada pembebanan biaya” timpal Ismu Hardiyanto . “ Masalah data dan verifikasinya diserahkan pada Bappeda sebagai lembaga teknisnya dan distribusi kartu akan dilakukan dengan control ketat melalui kelurahan masing masing dan silahkan jika ada pungutan yang menyertai pembagian kartu tersebut silahkan hubungi Dinas kesehatan, akan kami tindak sesuai kewenangan yang ada “ tegas Dr Hermanta.
Sekarang, Jamkemasda lagi dalam proses penyempurnaan di tingkat propinsi dan masalah data juga dalam proses verifikasi, diperkirakan bulan Maret semuanya sudah siap berjalan, walaupun demikian pelayanan kesehatan sekarang ini terhadap mereka tetap berjalan dengan menunjukkan SKTM.
Kami tidak mensosialisasikan bahwa gakin yang mendapat jamkesmasda akan mendapat pengobatan gratis tapi kami katakan bahwa mereka mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Karena kalo dikatakan gratis, konotasinya bahwa mereka akan mendapat pelayanan kesehatan yang seadanya, padahal mereka nanti jika berobat ke rumah sakit dan masuk perawatan inap kelas III dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kedokteran , demikian kata dokter Hermanta menutup kunjungan kerja ini.