
Pada hari Senin, 15 Maret 2011, bertempat di kantor Diknas Kota Pasuruan, kami Komisi 1 DPRD mengadakan hearing dengan Kepala Diknas. Pada pukul 10.30 WIB, Kami berempat, H. Arifin (ketua komisi), H. Zainul (pimpinan dewan), Farid Misbach dan saya sendiri ditemui langsung H Bashory Alwi dan Bu Eva sebagai sekretaris diknas.
Pada awalnya kami ingin melakukan klarifikasi tentang tidak dilaksanakannya Rapat Rutin Kegiatan Koordinasi Kepala Sekolah dengan Kepala Diknas yang biasa dilakukan untuk menyerap aspirasi para kepala sekolah yang dilaksanakan serentak. Dalam pertemuan ini, diketahui bahwa faktor dana dan tidak adanya nomenklatur rekening kegiatan tersebut dalam APBD 2011 karena telah di coret oleh Tim Anggaran Pemkot, sehingga acara tersebut tidak dilaksanakan.
Kedatangan kami ke kantor Diknas ini, ternyata berbarengan dengan hadirnya para konsultan pembangunan calon kantor baru dan Pak Bashori meminta kami untuk mendengarkan paparan mereka sebagai gambaran awal tentang gagasan besar Diknas di tahun 2011.
Untuk diketahui, lokasi kantor diknas yang baru telah disetujui 2,3 hektar dan sebagian lokasinya telah dilakukan pengurukan tanah di lokasi jalan sunan ampel.
Konsultan tersebut memaparkan tentang existing kantor diknas sekarang dan untuk itu dipandang segera melakukan relokasi kantor. Beberapa hal yang terungkap misalnya arsip yang terus menumpuk, tidak adanya gudang arsip, usia bangunan dan penataan ruangan yang kurang mendukung sampai pada parkir kendaraan yang terbatas. “ Sampai kalau ada rapat dengan guru guru atau kepala sekolah harus diatur dan bergiliran , dan itu berjalan terus menerus dengan frekwensi mingguan ‘ kata pemapar
Dalam presentasi yang digambarkan memang terlihat dengan baik dan megah desain kantor baru berlantai dua. Beberapa diantaranya gedung arsip, ruang serba guna, kantor utama, perpustakaan, laboratorium guru dan masjid. Sedang lantai 2 digunakan untuk ruang penilik dan lain lain.
Diknas juga merencanakan penggunaan gedung serbaguna tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum seperti pernikahan, pameran indoor, seminar dan lain lain, sebagai salah satu penambah pendapatan daerah.
Menurut pemapar, desain dan pemanfaatan ruang di area kantor diknas juga telah memperhatikan masukan dari Bappeda, bahwa lokasi tersebut merupakan daerah resapan air yang sangat dibutuhkan, oleh karena 1tu 60 persen area tetap dipertahankan untuk daerah resapan. “kami tidak menggunakan aspal untuk daerah resapan dan menggunakan bahan lain agar fungsi resapan tetap berjalan “ ungkap Adi.
Pada umumnya kami menanggapi dengan baik apa yang telah dipresentasikan tapi tetap memperhatikan tahapan untuk merealisasikannya. “Alangkah baiknya jika presentasi ini dilakukan juga kepada SKPD terkait lainnya yaitu dengan Bappeda dan Keuangan, supaya memiliki kesatuan persepsi, tentu akan semakin cepat bisa kita realisasikan.”
Saya sendiri menambahkan bahwa kecepatan merealisasikan juga sangat tergantung pada walikota, beliau yang memutuskan prioritas prioritas pembangunan, kita komisi mensupport dan mendorong apa yang sedang diprioritaskan. Walaupun Pak Bashory menyakinkan kita semua, bahwa perealisasian ini bisa tidak menggunakan APBD sebagai sumber pembiayaan utama tapi menggunakan sumber dana lain misanya perusahaan swasta dan APBN, tetap saja harus masuk dalam kesepakatan dan persetujuan walikota.
Akhirnya hearing kita akhiri dengan sebuah kesepakatan dan di tindaklanjuti dengan agenda pertemuan para SKPD terkait untuk mematangkan konsep pembangunan dan tahapan tahapannya. Semoga..
Pasuruan , 15 Maret 2011.
Oleh : Drh. Ismu Hardiyanto
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar