Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pansus LKPJ 2010 DPRD kota Pasuruan ke DPRD kota Bandung telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011. Dengan didampingi oleh beberapa kepala satker pemkot Pasuruan, rombongan pansus diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Asep Dedy Ruyadi dan Tomtom Dabbul Qomar, mantan ketua Pansus LKPJ Bandung.
Kedua orang ini banyak menjelaskan tentang mekanisme pembahasan, bahkan pada format penyusunan rekomendasi. “ Kalau di DPRD kota Bandung, pembahasan LKPJ itu melibatkan seluruh Satker, dari program dan kegiatan tahun 2010, kami fokuskan untuk melihat laporan kegiatan yang menurut satker sudah berhasil. Bahkan rekan kami sudah nyatakan, bahwa 80 persen laporan itu awu awu. Kami tidak percaya begitu saja dan recek ke lapangan, ternyata memang ada laporan yang dibuat Asal Bapak Senang “ Kata Asep Dedy Ruyadi. Berkaitan dengan format LKPJ disampaikan oleh Tomtom Dabbul Qomar bahwa Pansus LKPJ menghasilkan 78 rekomendasi yang disusun disesuaikan dengan sistematika LKPJ 2010 sesuai dengan PP nomor 3 taun 2007. Salah satunya adalah untuk tidak memperpanjang jabatan bagi mereka yang telah memasuki masa pensiun, khususnya pejabat eselon 2. “Jika ini dilakukan berarti menunjukkan gagalnya kaderisasi “ tandas Tomtom.
Menanggapai apa yang dilaksanakan oleh Pansus LKPJ kota Bandung, disambut antusias oleh para anggota Pansus kota Pasuruan. Walaupun sudah ada kesesuaian dengan apa yang telah dikerjakan tetapi ada saja yang baru yang bisa diambil dalam dialog ini. “ Bentuk laporan yang baik berikut format isinya, komponen yang dinilai kompleks, keberanian yang lebih untuk mengkritisi satker berdasar pada Peraturan Pemerintah dan dengan data yang valid “ kata Imam Syahlawi salah satu anggota Pansus.
Awalnya memang ada keraguan untuk melakukan kunjungan kerja ke DPRD kota Bandung, karena kunjungan dilakukan bersama dengan para kepala satker, khawatir tidak nyambung komunikasinya. Tapi melihat bagaimana Pansus LKPJ kota Bandung bekerja ternyata membuka wawasan tentang banyak aspek, terkait dengan tupoksi masing masing satker. Misalnya penetapan angka kemiskinan dan data kependudukan, di pemkot Bandung ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sementara di kota Pasuruan masih centang perentang antar dinas. “Rekomendasi yang akan kita susun nanti, kita tujukan untuk memperbaiki kinerja satker agar lebih fokus pada tupoksinya, menjadi bahan walikota untuk meningkatkan peran koordinasinya dan bagaimana rekomendasi ini bisa dibaca oleh masyarakat sehingga mereka tahu, DPRD sudah bicara dan bekerja“ tegas Ismu Hardiyanto, ketua Pansus LKPJ 2010.
Bandung, 14 Juni 2011.
Drh. Ismu Hardiyanto
Ketua Pansus LKPJ 2011 DPRD Kota Pasuruan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar